Menyoal Pemblokiran Rekening Guru di Kaltim

Oleh Surahman, SH

(Pegiat LSM Mata Publik Kaltim)

Tenaga pendidik (guru) di Kaltim dibuat heboh dengan beredarnya screenshoot surat resmi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim kepada Bank Kaltim yang berisi permohonan pemblokiran rekening 13 belas orang guru dari berbagai SMA/SMK yang berada di bawah naungan Disdik Kaltim.

IMG_0979

Surat yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kaltim tersebut tidak hanya mengguncang kalangan guru di Kaltim, tapi menuai sorotan publik secara luas. Dengan faktor kecepatan informasi sosial media, hal ini bisa jadi tidak terbatas disorot kalangan publik Kaltim saja, tapi juga telah menjadi sorotan publik nasional.

Terbitnya surat permohonan pemblokiran rekening 13 guru ini diduga kuat berkaitan dengan aksi demonstrasi yang berulang kali dilakukan oleh jaringan guru se-Kaltim menuntut penjelasan dan pencairan dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tertunda sejak Januari 2017 hingga April 2017.

Puncaknya jaringan guru melakukan aksi lanjutan pada 22 Mei 2017 di depan Kantor Gubernur Kaltim, menagih janji batas akhir pencairan tanggal 19 Mei 2017 yang tak kunjung terealisasi sepenuhnya.

Pada aksi 22 Mei 2017 tersebut 13 perwakilan peserta aksi diterima oleh Kadisdik Kaltim dan pejabat lain dalam audiensi penjelasan terkait pencairan dana TPP yang dituntut para guru. Tidak lupa 13 perwakilan guru dalam forum audiensi tersebut diminta mengisi daftar hadir nama dan asal sekolah.

Singkat kronologi, sehari setelah aksi 22 Mei tersebut, beredar screenshoot surat permohonan pemblokiran rekening 13 nama guru yang hadir mewakili rekan-rekannya dalam pertemuan dengan Kadisdik Kaltim.

Surat yang sudah dipastikan valid tersebut ternyata dibuat dan diteken tanggal 22 Mei 2017 beberapa saat usai pertemuan dengan perwakilan guru yang berdemo. Atas kronologi tersebut, banyak pihak yang menduga surat permohonan pemblokiran rekening 13 guru kepada Bank Kaltim itu adalah bentuk “hukuman” dari Kadisdik Kaltim kepada mereka karena lantang menyuarakan komplain kepada pihak Disdik Kaltim.

Hal ini tentu terasa janggal. Adanya upaya pemblokiran rekening 13 guru yang menuntut pemenuhan hak mereka menimbulkan pertanyaan. Apa pelanggaran mendasar mereka hingga harus mendapat “sanksi” semacam itu?

Atas hal tersebut, Kadisdik Kaltim dituntut bisa memberikan penjelasan kepada publik terkait surat yang diterbitkannya. Mengingat hal itu menyangkut hajat hidup orang banyak yang menjadi hak mereka yang tertunda selama beberapa bulan terakhir.

Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan pandangan terkait pemblokiran rekening nasabah bank dalam kacamata hukum.

Sebagaimana kita ketahui, pemblokiran berasal dari kata “blokir”. Artinya, “membekukan atau memberhentikan  sesuatu”. Sehingga pemblokiran  pada perbankan adalah suatu proses, cara, ataupun  perbuatan/tindakan  memblokir terhadap “rekening nasabah bank”.

Pemblokiran rekening bank dalam kacamata hukum adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh bank berdasarkan permintaan  tertulis dari para pihak berwenang sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku.

Tujuannya untuk mencegah mutasi atau perpindahan uang  dalam rekening nasabah dan dapat dibuka kembali, baik oleh dan atas permintaan penyidik  maupun penegak hukum lain hingga adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa dana di rekening nasabah tersebut tidak terkait dengan kasus hukum yang sedang ditangani.

REGULASI PEMBLOKIRAN REKENING

Menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, hanya ada beberapa pihak terbatas yang diberi kewenangan untuk meminta pemblokiran rekening nasabah, di antaranya yakni : Polisi, Jaksa, Hakim, KPK, Dirjen  Pajak, Bank Indonesia dan lainnya, baik dalam perkara pidana maupun perdata.

Kewenangan memblokir rekening nasabah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan hanya untuk perkara-perkara tertentu seperti: perkara korupsi, money laundry, pelanggaran pajak, dan tindakan pidana keuangan lain, serta dugaan transaksi keuangan hasil cyber crime.

Di antara peraturan perundang-undangan tersebut terdapat pada UU No. 31/ 1999  tentang : “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 (pasal 29 ayat 4), menyatakan : “Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat meminta bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga  hasil dari korupsi”.

UU No. 8 tahun 2010 tentang : “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”  ( pasal 71 ayat 1 ), menyebutkan : “Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dari setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan) kepada penyidik,  tersangka/terdakwa.”

UU  No. 19 Tahun 1997  tentang : “Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa” sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 (pasal 17 ayat 1 ), menyatakan   : “Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.”

Sementara Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang : “Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Ijin Tertulis Membuka Rahasia Bank” pasal 12 ayat 1) mengatur  :
“Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan per-UU-an yang berlaku tanpa memerlukan ijin dari Pimpinan BI.”

DIMANA POSISI KADISDIK ?

Merujuk isi beberapa UU di atas, apakah Kadisdik termasuk dalam pihak yang berwenang mengajukan permohonan tertulis kepada pihak bank untuk melakukan pemblokiran kepada rekening nasabah tertentu?

Rasa-rasanya tidak perlu seorang ahli kelas wahid untuk bisa menyimpulkan bahwa Kadisdik Kaltim tidak punya wewenang untuk melakukan hal itu. Kadisdik Kaltim tidak memahami prosedur. Kadisdik Kaltim telah melanggar aturan.

Kadisdik Kaltim dan/atau pejabat lain yang lebih tinggi kedudukannya yang memerintahkan upaya pemblokiran tersebut (jika ternyata ada), perlu berkonsultasi lebih dalam lagi dengan Biro Hukum nya sebelum terlampau jauh mengambil tindakan ceroboh.

Langkah yang bisa dilakukan oleh Kadisdik menurut hukum adalah melaporkan ke pihak berwenang (Polisi, Jaksa, KPK) apabila mendapati bukti dugaan tindak pidana korupsi, money laundry, pelanggaran pajak, dan tindakan pidana keuangan lain, atau dugaan transaksi keuangan hasil cyber crime yang dilakukan oleh para guru tersebut.

Dalam proses penyidikan nanti bisa jadi pihak berwenang di atas menerbitkan surat permintaan pemblokiran rekening para guru terlapor. Prosedur ini tepat menurut hukum. Bukan malah main “teken” surat blokir secara sembarangan.

PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH Dan SUBSTANSINYA

Terdapat tiga hal substansial yang perlu mendapatkan perhatian bank terkait pemblokiran rekening nasabah, yaitu  :

  1. Bank dilarang melakukan pemblokiran atas rekening seseorang oleh dan atas permintaan seseorang/pihak  lain yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Semisal, karena ketiadaan  surat permintaan pemblokiran dari pihak berwenang (Polisi, Jaksa, Hakim, dan lain-lain yang ditetapkan oleh UU ).

  2. Mewajibkan bank untuk  mengadministrasi dan memonitoring setiap pemblokiran nasabah secara tertib. Rekening-rekening pending nasabah mana yang sudah boleh dan/atau belum boleh dibuka blokirannya. Bagi yang sudah boleh, bank memintakan  pembukaan blokiran kepada pihak berwenang secara tertulis.

  3. Permintaan memblokir dan/atau membuka blokiran hanya boleh dilakukan oleh seseorang/pihak tertentu  kepada bank hanya  untuk dan/atau terhadap rekening milik sendiri, bukan rekening orang lain. Kecuali secara kasuistis dan atas inisiatif bank, karena ditemukan aliran sejumlah uang ke rekening nasabah diduga merupakan hasil  kejahatan cyber (cyber crime).

Sehingga jika dikaitkan dengan kasus upaya pemblokiran rekening tiga belas guru di Kaltim oleh Kadisdik Kaltim kepada Bank Kaltim, maka pihak Bank Kaltim sebaiknya perlu bertindak lebih  bijak dengan tidak terburu-buru memenuhi permohonan Kadisdik tersebut. Melainkan memberikan tanggapan balik berupa penjelasan mekanisme atau prosedur hukum pemblokiran rekening nasabah bank. Karena patut diduga, surat permohonan pemblokiran rekening guru oleh Kadisdik Kaltim menyalahi aturan dan memiliki kecacatan hukum.

Jika pihak Bank Kaltim memenuhi permintaan Kadisdik tersebut tanpa merujuk pada aturan yang berlaku, pihak bank Kaltim bisa saja melanggar peraturan. Bila pemblokiran tersebut berakibat kerugian (finansial dan non finansial) bagi nasabah, hal itu bisa berakibat lebih fatal lagi.

Pihak Bank Kaltim, secara perdata dapat dituntut/digugat nasabah  telah melakukan perbuatan melawan hukum  sesuai pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum (KUH)  Perdata : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan : “setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Dalam kasus ini, frasa “setiap orang” bisa menjerat pihak “bank” sebagai subjek yang dimaksud melakukan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah.

Bisa saja Bank Kaltim yang karena kealpaan/kelalaian dan ketidakprofesionalannya menjadi dituntut/digugat  nasabahnya secara hukum (pidana maupun perdata). Seperti gugatan perdata, yakni berupa penggantian kerugian material (finansial) dan immaterial, dimana lazimnya dalam praktik penggantian kerugian dihitung atau disetarakan dengan uang (berikut denda bunga jika ada).

Mengingat rumusan ketentuan pasal 1365  KUH Perdata secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum adalah bersifat wajib.

Bahkan dalam berbagai kasus hukum yang mengemuka di pengadilan, seringkali hakim secara ex-officio (karena jabatannya) menetapkan/mewajibkan penggantian kerugian oleh bank , sekalipun pihak nasabah (korban) tidak menuntutnya.

Kadisdik Kaltim Menyalahi Asas Administrasi Pemerintahan ?

UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 memuat tiga aspek pokok Asas-asas Administrasi Pemerintahan yakni: asas legalitas hukum, asas perlindungan HAM, dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

AUPB melingkupi 8 asas pokok yang harus diperhatikan oleh setiap penyelenggara administrasi di semua level pemerintahan. Kedelapan asas itu adalah: (1) Asas kepastian hukum, (2) Asas kemanfaatan, (3) Asas ketidakberpihakan, (4) Asas kecermatan, (5) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, (6) Asas keterbukaan, (7) Asas kepentingan umum, (8) Asas pelayanan yang baik.

Selain beberapa asas di atas terdapat pula asas-asas umum lainnya di luar AUPB yakni asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan hakim pengadilan yang masih berkekuatan hukum tetap.

Dalam kasus upaya pemblokiran rekening 13 guru ini, Kadisdik Kaltim patut diduga menyalahi AUPB dalam asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan  peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat hukum) dari suatu keputusan dan/atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara.  Cacat hukum keputusan dan/atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi.

Dengan demikian cacat hukum tindakan penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni: cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi hakekat timbulnya penyalahgunaan kewenangan.

Melihat upaya pemblokiran yang dilakukan oleh Kadisdik Kaltim, patut diduga Kadisdik telah menyalahgunakan kewenangan karena memenuhi unsur menyalahi kewenangan, menyalahi prosedur, dan menyalahi prinsip substansial.

Oleh karena itu, Gubernur Kaltim sebagai atasan dari Kadisdik Kaltim, sudah seharusnya segera mengevaluasi Kadisdik Kaltim terkait kebijakannya yang menyalahi aturan ini. Menurut penulis, Kadisdik Kaltim telah memberikan contoh yang buruk dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan bagi jajaran Pemprov Kaltim. Sehingga layak dan patut diberi sanksi oleh Gubernur, baik sanksi teguran lisan atau tertulis, hingga sanksi pencopotan dari jabatan. (*)

Sekian.

Iklan
Dipublikasi di Opini | Meninggalkan komentar

KEKELIRUAN NEGARA DALAM MENGELOLA STATUS JABATAN “GUBERNUR” AHOK  

Oleh Surahman, SH. Pengamat Hukum dari Forum Mata Publik

Membicarakan Ahok memang tak bisa dilepaskan dari hiruk pikuk Pilkada DKI Jakarta, disamping berbagai kontroversi yang mengelilingi pemilik nama tersebut. Tapi pada catatan ini penulis tidak akan menyoroti kontroversi yang menyertai personal Ahok. Penulis tergelitik ikut menyoal tarik ulur sikap negara terkait pemberhentian sementara Ahok dari posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah Menteri Dalam Negari (Mendagri) Tjahyo Kumolo memberi isyarat akan menunda proses pemberhentian sementara terhadap yang bersangkutan. Sikap bimbang negara seperti ini tidak hanya berdampak pada jalannya pemerintahan provinsi DKI Jakarta, tapi lebih luas lagi akan berdampak pada semangat penegakan hukum secara nasional.

ATURAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH

Peraturan terkait urusan ini bisa kita lihat ketentuannya dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pasal 83 ayat (1) UU Pemda menyatakan, 

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan (1) tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, (2) tindak pidana korupsi, (3) tindak pidana terorisme, (4) makar, (5) tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau (6) perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Opini | Meninggalkan komentar

KEMENANGAN TRUMP, KEGADUHAN IBUKOTA DAN REAKSI PRIMITIF KITA

Oleh @SurahmanJie

(*)

Ba’da Tahmid & Takbir…

Kenapa Trump begitu terkenal lantas akhirnya secara mengejutkan menang di pilpres Amerika Serikat?

Jangan kaget. Polanya tidak jauh berbeda dengan petahana di Ibukota yang gemar menyulut kehebohan dalam strategi kampanyenya.

Trump tak segan-segan menyindir dan bersikap rasis. Bila omongannya menyakiti orang lain, dia masa bodoh. Trump tidak meminta maaf. Lebih parah lagi dari petahana kan.

Dalam salah satu kampanyenya, Trump akan melarang kaum Muslim masuk ke Amerika. Bagi Trump, Islam sangat benci dengan Amerika. Itulah sebabnya, orang Islam harus disingkirkan dari sana.

Tidak mungkin omongan semacam itu tidak diberitakan. Memang tidak jadi hastag di Twitter. Tidak jadi obrolan orang-orang dan publik internasional. Tapi, Trump terpilih di Amerika.

Ada yang mau menebak kenapa?

Salah satunya, kemungkinan besar karena Trump mendapatkan apa yang calon presiden butuhkan, untuk memenangkan pertandingan: Perhatian! (Baca: “Kontroversi: Jalan Pintas Menarik Perhatian Publik di sini).

Orang-orang benci Trump. Orang-orang cinta Trump. Tapi tak ada satu pun yang mengabaikannya.

Seluruh perhatian itu, baik positif dan negatif, menjelma menjadi arus yang mengagumkan. Jumlah pemirsa debat partai Republik memecahkan rekor, demikian juga aktivitas di ruang Social Media.

Memang, setiap kali Trump tampil di TV, mereka menonton untuk melihat Trump dikalahkan oleh kandidat lain. Mereka mencemooh saat Trump mengatakan hal-hal yang mereka benci. Mereka bertepuk tangan, ketika orang lain membantah Trump dengan cara yang lebih cerdas.

Tapi tanpa para haters sadari, kebencian inilah yang meninggikan rating. Menguatkan brand Trump, membuat ia dibicarakan, saat event berlangsung maupun setelahnya. Haters, dengan kata lain, bersikap sama dengan para Lovers Trump, yang membedakan hanya emosinya. Cerita tentang Trump semakin besar, memproduksi perhatian yang semakin meraksasa.

Para haters terus-menerus mengulang-ulang pola ini, sehingga orang yang mereka benci terus-menerus diiklankan secara gratis.

Mereka rela melakukannya tanpa bayaran, karena bagi mereka ini adalah “tugas mulia”, “berpahala” dan “demi kebaikan bersama.”

Polanya menjadi :

Tolak Trump!!!

Jangan mau memilih Trump!!!

Trump berbahaya!!!

Trump, Trump,

Trump, Trump,

Trump, Trump,

Dimana-mana Trump dibicarakan.

Mereka hanya fokus membuat Trump terkenal, agar orang-orang tidak memilihnya. Tapi, mereka lalai tidak mengkampanyekan kandidatnya sendiri, bahkan tak sedikit juga yang tidak mendukung kandidat lain sama sekali.

Pertanyaannya : Apa iya semua orang pasti tidak akan memilihnya ?  Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Opini | Tag , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Kontroversi Basuki: Jalan Pintas Menarik Perhatian Publik

Menengok Sosok di Masa Lalu: Barnum, Penipu Ulung Amerika

Seorang pakar pertunjukan abad sembilan belas di Amerika bernama Barnum memulai karirnya sebagai asisten pemilik sirkus. Dalam perjalanan pertunjukan sirkus mereka singgah dari satu kota ke kota lain. Di suatu kota, pada pagi hari pertunjukan perdana, Barnum berjalan-jalan di kota dengan lagak misterius. Orang-orang mulai memperhatikan dan mengikutinya karena gaya berpakaiannya mengingatkan mereka akan seseorang. Lalu di tengah gerombolan orang yang sedang penasaran itu, seseorang berteriak bahwa si misterius adalah si Ephraim K. Avery, seorang pendeta yang dibebaskan dari tuduhan pembunuhan tetapi masih dianggap bersalah oleh sebagian besar penduduk Amerika kala itu. Gerombolan massa yang marah seketika mengejar, menangkap, dan menyeret Barnum, mereka siap menghajarnya. Setelah memohon dengan akting yang sangat meyakinkan, Barnum bisa mempengaruhi gerombolan massa untuk tidak memukulinya dan mengikutinya ke sirkus tempatnya bekerja, dimana ia bisa menegaskan siapa jati dirinya.

Setiba di lokasi sirkus, pimpinan sirkus menegaskan kepada khalayak ramai bahwa semua itu hanyalah sandiwara iseng belaka, ia yang mengatur sandiwaranya dan sosok yang tadi berteriak bahwa Barnum adalah Avery yang dibenci penduduk sesungguhnya rekan Barnum sendiri, sesama asisten pimpinan sirkus. Akhirnya, gerombolan massa bubar. Barnum yang hampir tewas penasaran dengan trik yang baru saja dijalankan oleh bosnya. “Hai Barnum,” sahut bosnya, “semua ini adalah demi kebaikan kita, demi kesuksesan agenda sirkus kita. Ingatlah bahwa yang kita butuhkan untuk mendukung kejayaan adalah nama besar, entah itu nama baik atau nama buruk.” Hasilnya memang mencengangkan, semua penduduk di kota itu seketika membicarakan kehebohan dari lelucon sandiwara mereka dan sirkus mereka kemudian penuh sesak di setiap malam-malam pertunjukan.

Barnum mendapat pelajaran berharga yang tak pernah ia lupakan. Strategi itu dia jalankan dengan jitu di berbagai tujuan-tujuan besarnya di kemudian hari. Pernah ia menjalankan bisnis Museum Amerika, ia mempekerjakan seorang karyawan. Tugas karyawan itu hanya berjalan keluar museum, berkeliling di beberapa jalan yang ramai, lalu masuk lagi ke dalam museum. Begitu seterusnya berulang-ulang. Selain berjalan, karyawan itu ditugaskan melakukan gerakan-gerakan misterius untuk menarik perhatian orang-orang di jalanan. Setelah berkeliling sekian kali, orang-orang mulai penasaran, lalu mengikutinya dan memperdebatkan gerakan yang dilakukannya. Tingkah karyawan itu berhasil menarik perhatian orang-orang. Mereka tertarik untuk terus mengikutinya meski harus membeli tiket masuk ke dalam museum. Sebagian mereka kemudian terpecah perhatiannya pada koleksi museum itu dan tetap berada di dalam museum. Sementara si karyawan terus lanjut berkeliling dengan gerakan misteriusnya yang lagi-lagi berhasil menyedot perhatian orang untuk mengikutinya hingga ke dalam museum. Beberapa waktu kemudian, aparat setempat turun tangan menghentikan si karyawan beraksi, karena gerombolan orang yang mengikutinya menimbulkan kemacetan dan kegaduhan di jalanan. Si karyawan memang berhenti, namun ribuan penduduk New York telah memasuki museum itu dan banyak dari mereka menjadi penggemar pemilik museum itu, si Barnum yang haus ketenaran. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Opini | Tag , , , , , , | 1 Komentar

Pedagang Jujur, Dosen Korupsi

Depresi.

Tidak salah jika dikatakan bahwa sebagian masyarakat kita sedang mengalami depresi ekonomi. Perusahaan berjatuhan, PHK menggelinding. Angka jobless meningkat.

Penghasilan berkurang, di saat yang sama desakan kebutuhan tidak berkurang. Situasi menjepit menjadikan masyarakat tak sedikit menempuh jalan singkat, demi memenuhi kebutuhan hidup yang menyekak. Tak heran kemudian tindak kejahatan di sekitar kita melonjak. Di Kaltim saja, angka tindak kejahatan meningkat empat kali lipat.

Target tindakannya bagaimana mendapat uang dengan cepat. Di antaranya ada tindak pencurian, perampokan, hingga pemerasan besar-besaran dengan bermacam intrik. Dari kelas teri hingga kelas kakap. Dari target sandal sepatu di teras mesjid hingga brankas uang di bank. Dari yang senyap hingga yang terang-terangan. Dari aksi lucu nan menggelikan. Dari yang memilukan hingga jatuh korban jiwa. Sedih…

Maka, di tengah fenomena itu, begitu sejuk hati kita mendapati sosok semacam Rahmad Zan. Di kota Samarinda, ibukota Kaltim, ia telah mendapat julukan “Penjual bendera jujur Amad”. Kisahnya, Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Opini | Meninggalkan komentar

The Wedding 09/07/16

Galeri ini berisi 12 foto.

Beri peringkat:

Galeri | Meninggalkan komentar

Info Rute Busway Transjakarta

Beberapa bulan terakhir saya menjalani aktivitas di Jakarta, ibukota Indonesia. Sebagai penghuni baru ibukota, sarana transportasi menjadi hal yang sangat penting. Sebagai orang baru, bingung juga dong ya kesana-kemarinya mesti naik apa atau gimana? Tapi, tidak perlu terlalu khawatir gimana-gimananya. Cukup banyak moda transportasi yang bisa jadi pilihan. Salah satunya adalah Busway Transjakarta.

Bermodal petunjuk rute jalur/trayek Busway, kita sudah bisa menjelajahi ibukota. Untuk memastikan jalur kita tepat, jangan malu bertanya ke petugas Transjakarta yang selalu standby di setiap halte dan bus yang beroperasi. Petunjuk rute busway banyak bertebaran di laman-laman blogger. Tinggal tracking di smartphone masing-masing, ketemu dah berbagai info rutenya. Tarif sekali masuk trayek Rp 3.500 (update per Mei 2016). Jangan lupa buat kartu Flazz Busway. Biaya pembuatan perdana Rp 50.000, otomatis terisi pulsa 20.000,. Selanjutnya jika pulsa habis, kita bisa isi ulang di counter halte-halte Busway dengan nominal pulsa sesuai kebutuhan masing-masing. Penggunaan kartu ini memudahkan kita untuk tidak lama mengantri membayar tunai di counter halte. Tinggal tempel kartu – zreet – masuk dah ke ruang tunggu. Gampang.

Berikut rute Busway Transjakarta yang bisa kamu jadikan salah satu opsi petunjuk jalan. (Selama di ibukota, petunjuk rute ini telah membantu saya berangkat dan kembali dengan selamat.) Jangan lupa antri yang tertib. Keep focus. Keep concentration. Jaga keamanan diri dan barang bawaan kamu. Selamat menjelajah 🙂  Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Re-Post | Tag , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Hakim Cium Tangan Terdakwa (Sebuah Pelajaran Berharga dari Jordania)

12994395_10204894143387880_1825720124467543775_n
Hakim itu mengejutkan semua orang di ruang sidang. Ia meninggalkan tempat duduknya lalu turun untuk mencium tangan terdakwa.
Terdakwa yang seorang guru SD itu juga terkejut dengan tindakan hakim. Namun sebelum berlarut-larut keterkejutan itu, sang hakim mengatakan, “Inilah hukuman yang kuberikan kepadamu, Guru.”
Rupanya, terdakwa itu adalah gurunya sewaktu SD dan hingga kini ia masih mengajar SD. Ia menjadi terdakwa setelah dilaporkan oleh salah seorang wali murid, gara-gara ia memukul ringan salah seorang siswanya. Ia tak lagi mengenali muridnya itu, namun sang hakim tahu persis bahwa pria tua yang duduk di kursi pesakitan itu adalah gurunya dulu.
Hakim yang dulu menjadi murid dari guru tersebut mengerti benar, pukulan dari guru itu bukanlah kekerasan. Pukulan itu tidak melukai dan tidak menyebabkan sakit. Hanya sebuah pukulan ringan untuk membuat murid-murid mengerti akhlak dan menjadi lebih disiplin. Pukulan seperti itulah yang mengantarnya menjadi hakim seperti sekarang.
Peristiwa yang terjadi di Jordania awal tahun 2016 ini, sesungguhnya merupakan pelajaran berharga bagi kita semua sebagai orangtua. Meskipun kita tidak tahu persis kejadiannya secara mendetil, tetapi ada hikmah yang bisa kita petik bersama.

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Opini, Re-Post | Meninggalkan komentar

YANG HILANG DARI NEGERIKU

Bagi generasi ‘sebelumnya’, lazim ditemui pemandangan para murid begitu memuliakan para gurunya. Semisal, kala anak-anak murid mau memasuki sekolah tempat menimba ilmu, tak jarang mereka menunduk hormat atau memberi salam kepada sang guru yang menunggu di pintu sekolah.
Mereka melewati pintu depan yang sudah ditunggu oleh tuan guru dengan penuh takzim. Mereka berjalan menunduk sebagai bentuk hormat kepada yang lebih tua.
Berjalan membungkuk bukan hanya sekedar tata cara penghormatan. Tapi juga sebuah simbol mau merendahkan diri kepada manusia lain yang dinilai lebih berat “isinya”. Bisa ilmunya, bisa usianya, atau bisa karena maqom (kedudukan) nya.
Namun sekarang itu nampaknya sudah mulai hilang dan mungkin hanya tinggal cerita yang bisa dikenang.
Sekarang, pendekatan guru mulai bergeser atau digeser menjadi status partner/rekan/teman belajar para murid. Tidak ada yang sepenuhnya salah dengan hal itu. Namun, kekiniannya, pola pengajaran dengan pendekatan sebagai teman makin ke kini nampaknya makin kebablasan. Makin terkikis sikap sungkan murid. Makin sulit ditemukan sikap takzim kepada sang guru. Karena mereka dianggap teman dan sekedar fasilitator pendidikan.

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Opini | 1 Komentar

Gerhanaku Gerhanamu – Fitrah Total

Sisa-sisa hari ini masih bikin merinding *brrrr* … #Gerhana Matahari, 09 Maret 2016 | Hingga Ilmuwan Atheis kesulitan menemukan kata-kata yang pas untuk menggambarkan ketakjuban perasaan yang mereka alami.

gerhana masamba 9 maret 2016

Sebandel-bandel hingga sekamfret-kamfretnya beberapa wajah yang saya kenal berdiri di samping saya hari ini, fenomena Gerhana Matahari 98% di langit Masamba, cukup membuat lidah mereka secara otomatis mengucap secara acak kalimat Tasbih, Tahmid, dan Takbir serta Tahlil hingga ada pula yang bershalawat. Ya, kalimat-kalimat semacam itulah yang secara naluriah alamiah sering terucap oleh lidah seorang muslim kala mereka menjumpai situasi / peristiwa di luar kadar normal.

Bagi mereka yang meyakini keberadaan dan kebesaran Tuhan, tak sulit untuk menemukan ungkapan yang menggambarkan ketakjuban. Dan Islam merangkum semua itu dengan begitu indah. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Opini | Meninggalkan komentar