Sebuah Legal Opini Kasus Pencemaran Teluk Buyat

Oleh SURAHMAN, 081001xxxx, Semester IV, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda

A.  Kasus Posisi

Kasus ini adalah kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang terjadi di Teluk Buyat Kabupaten Minahasa Sulawesi Barat oleh PT Newmont Minahasa Raya. Pencemaran ini sudah terjadi selama puluhan tahun yang berlangsung sejak tahun 1986 dan terungkap pada tahun 2003. Terungkapnya pencemaran ini berawal dari keluhan masyarakat yang mendiami kawasan sekitar Teluk Buyat karena penyakit kulit yang mereka derita. Bahkan penyakit asing bagi mereka itu telah merenggut korban jiwa. Pencemaran ini pada akhirnya meninggalkan beban derita bagi masyarakat yang mendiami kawasan sekitar Teluk Buyat Pemerintah akhirnya turun tangan mengusut kasus pencemaran tersebut dengan membentuk Tim Teknis Penanganan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Teluk Buyat – Teluk Ratatotok. Pada tahun 2004, dari laporan resmi tim tersebut, pencemaran ini digolongkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan kategori berat. Dalam laporan itu, disebutkan :

1.      Teluk Buyat tercemar Arsen dan merkuri berdasarkan ASEAN Marine Water Quality Criteria 2004.Sumber pencemaran Arsen dan Merkuri di Teluk Buyat adalah limbah tambang PT Newmont Minahasa Raya, bukan terjadi secara alamiah.

2.      Keanekaragaman hayati kehidupan laut di Teluk Buyat menurun akibat pencemaran Arsen.

3.      Terjadi akumulasi atau penumpukan Merkuri dalam makhluk dasar laut (benthos) di Teluk Buyat.

4.      Kadar Merkuri dan Arsen dalam ikan beresiko bagi kesehatan penduduk Teluk Buyat.

5.      Kadar Arsen dalam air minum penduduk melampaui baku mutu dan ambang batas.

6.      Kadar Logam Berat dalam udara di Dusun Buyat Pante secara keseluruhan paling tinggi dibandingkan desa lainnya dan dalam jangka panjang berbahaya bagi manusia.

7.      Pembuangan limbah tambang PT Newmont Minahasa Raya melanggar undang-undang pengelolaan limbah beracun.

Pencemaran ini tak pelak menjadi sorotan publik. PT Newmont Minahasa Raya diduga telah mencemari lingkungan sekitarnya. Diantara pencemaran tersebut, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu gangguan terhadap kesehatan kehidupan laut berupa banyaknya ikan yang mengandung Arsen dan Merkuri zat berbahaya dari limbah pabrik. Kondisi Teluk Buyat pun dikategorikan mempunyai resiko tinggi terhadap kesehatan manusia dengan adanya ikan yang mengandung zat berbahaya tersebut. Karena hasil ikan dari teluk tersebut adalah bahan konsumsi bagi masyarakat sekitar teluk. Hal ini tentu saja menimbulkan penderitaan kesehatan, ekonomi, dan ancaman keberlangsungan hidup bagi masyarakat yang mendiami kawasan sekitar Teluk Buyat.

 Dengan demikian, pencemaran oleh PT Newmont Minahasa Raya ini diindikasikan telah melanggar hak masyarakat sekitarnya atas jaminan kesehatan dan rasa aman terhindar dari dampak negatif aktifitas pabrik. Lebih jauh lagi, pencemaran ini diindikasikan telah melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia di lingkungan hidup.

 B.  Isu Hukum

Dari kronologis kasus yang telah dipaparkan pada kasus posisi di atas, pencemaran oleh PT Newmont Minahasa Raya di Teluk Buyat ini dapat dikategorikan sebagai kasus hukum. Hal ini dapat dilihat dari adanya indikasi pelanggaran terhadap hak masyarakat dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam bidang lingkungan hidup.

 Dalam Legal Opinion ini penulis mencoba untuk mengangkat isu pelanggaran hukum yang terdapat pada kasus Teluk Buyat ini yaitu :

a. Apakah PT Newmont Minahasa Raya telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup ?

b. Apakah PT Newmont Minahasa Raya telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

c. Apakah PT Newmont Minahasa Raya telah melanggar Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya ?

 C.  Fakta Hukum

Dalam kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan di Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya ini, banyak fakta konkrit di lapangan yang berhasil ditemukan oleh peneliti dari Tim Teknis Penanganan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Teluk Buyat – Teluk Ratatotok. Fakta-fakta tersebut adalah :

1.      Teluk Buyat tercemar Arsen dan Merkuri berdasarkan ASEAN Marine Water  Quality Criteria 2004.

2.      Keanekaragaman hayati kehidupan laut di Teluk Buyat menurun akibat pencemaran Arsen.

3.      Terjadi akumulasi atau penumpukan Merkuri dalam makhluk dasar laut (benthos) di Teluk Buyat.

4.      Kadar Arsen dan Merkuri dalam air minum (air tanah) penduduk melampaui baku mutu dan ambang batas.

5.      Kadar Merkuri dan Arsen dalam ikan beresiko bagi kesehatan penduduk Teluk Buyat.

6.      Kadar Logam Berat dalam udara di Dusun Buyat Pante secara keseluruhan paling tinggi dibandingkan desa lainnya dan dalam jangka panjang berbahaya bagi manusia.

7.      Sumber pencemaran Arsen dan Merkuri di Teluk Buyat adalah limbah tambang PT Newmont Minahasa Raya, bukan terjadi secara alamiah.

 Fakta – fakta di atas diduga kuat disebabkan oleh :

1.      Prosedur dan lokasi Sistem Pembuangan Tailing Dasar Laut (SPDTL) yang berada di lapisan awal zona termoklin yaitu pada kedalaman 82 (delapan puluh dua) meter, tidak berada dibawah lapisan termoklin (kedalaman 150 meter). Sehingga tailing terdispersi dan dapat ditemukan pada kedalaman 20 (dua puluh) meter serta sudah tersebar pada radius 3,5 km dari mulut pipa pembuangan tailing.

2.      Pembuangan tailing yang salah, menyebabkan kerusakan ekosistem laut berupa:

a.       kekeruhan yaitu pada zona euphotic, di mana pada zona tersebut terdapat lingkungan fitoplankton (produsen) yang butuh sinar matahari sebagai proses fotosintesis.

b.      Penurunan jumlah  dan kualitas keberadaan terumbu karang di Teluk Buyat.

c.       Bioakumulasi (penumpukan terus menerus di dalam tubuh mahkluk hidup) dari sedimen pada biota laut di daerah euphotic.

d.      Penurunan kandungan bentos dan plankton (fitoplankton dan zooplankton) akibat tingginya kadar Arsen pada sedimen di Teluk Buyat,

e.       Kematian ikan dalam jumlah lebih dari seratus ekor di sekitar pipa pembuangan tailing di Teluk Buyat maupun terdampar di pantai.

3. Kesehatan masyarakat Buyat yang menurun dan berbagai macam penyakit menyerang tubuh mereka, akibat konsumsi air minum dan ikan yang mengandung logam berat.

4. Tidak adanya surat ijin dari Kementerian Lingkungan HIdup dalam pembuangan limbah ke laut maupun pengolahan limbah

Fakta lapangan yang terungkap di atas menunjukkan indikasi kuat bahwa PT Newmont Minahasa Raya telah melakukan pelanggaran hukum dalam operasional pabriknya di Teluk Buyat.

 D.  Konsep Hukum

Berdasarkan kasus posisi dan fakta hukum pada bagian sebelumnya yang telah memaparkan kronologis kasus dan bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan, kita dapat melihat bahwa begitu banyak fakta yang menyalahi peraturan perundang-undangan.

 Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu sebagai berikut :

a.       Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat , energy dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

b.      Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

c. Pasal 68 huruf (b) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;

c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup.

d. Pasal 69 ayat 1 huruf (a), huruf (e), dan huruf (f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan :

“Setiap orang dilarang :

a.  melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran adan/atau perusakan lingkungan hidup;

e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;

f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;

 Pencemaran ini telah menghilangkan hak masyarakat Teluk Buyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena mereka adalah korban yang merasakan dampak langsung pencemaran ini. Ketentuan hak mereka ini dapat kita lihat dalam Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”

 Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini dapat pula kita lihat dalam Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

 Selain itu, hak masyarakat atas suatu kondisi kesehatan yang baik dapat pula kita lihat dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Pasal 12 :

1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.

2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:

a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;

b)    Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;

c)     Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;

d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

 E. Analisa Hukum

Menyimak fakta hukum dan konsep hukum yang dipaparkan berdasarkan kasus posisi yang diuraikan sebelumnya, jelas bahwa kasus ini adalah sebuah kasus hukum. Fakta-fakta hukum di lapangan sangat berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan yang diindikasikan telah dilanggar.

 Fakta lapangan yang menunjukkan bahwa PT Newmont Minahasa Raya memenuhi unsur-unsur pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan bidang lingkungan hidup yaitu terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ditemukannya zat logam berat berupa Arsen dan Merkuri di dasar Teluk Buyat, dalam tubuh ikan yang hidup di Teluk Buyat, dalam air minum (air tanah) penduduk, dalam tubuh penduduk dan dalam udara sekitar Teluk Buyat. Zat logam berat tersebut terbukti dihasilkan dari aktifitas pabrik PT Newmont Minahasa Raya, bukan tercipta secara ilmiah. Zat logam berat ini telah menyalahi ambang batas dan baku mutu lingkungan hidup sehingga berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan merusak kelestarian lingkungan sekitarnya.

 Hal-hal di atas menunjukkan bahwa PT Newmont Minahasa Raya telah menyalahi kewajibannya memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup serta menyalahi ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

 Fakta lapangan yang menunjukkan bahwa pencemaran oleh PT Newmont Minahasa Raya ini telah merenggut hak masyarakat Teluk Buyat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik yang diatur dalam Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat kita lihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa air, ikan, dan udara yang menjadi bagian dari lingkungan sekitar mereka tersebut telah tercemari oleh logam berat yang mengakibatkan kesehatan mereka ikut terganggu dan bahkan terancam akan menurun hingga generasi ke sepuluh keturunan mereka.

 Fakta-fakta lapangan di atas merupakan fakta hukum yang terungkap dan tak perlu pembuktian lebih lanjut lagi. Sehingga pihak PT Newmonth Minahasa Raya dituntut untuk melakukan tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

“Setiap orang yang tindakannya menggunakan B3, mengahsilkan dan atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

 Pada kasus ini, peran aktif masyarakat menuntut proses hukum sangatlah penting. Masyarakat Teluk Buyak dapat menggugat PT Newmonth Minahasa Raya secara Perdata, Pidana maupun dengan penyelesaian non litigasi untuk menuntut ganti rugi. Hak gugat masyarakat ini dapat dilakukan dalam bentuk gugatan class action yang telah diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

(1).Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

(2).Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

(3).Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

 Sedangkan untuk mempersiapkan tuntutan secara Perdata diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

 Pihak organisasi lingkungan hidup pun dapat melakukan gugatan legal standing yang diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup

2. Hak mengajukan guagatn terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

 Fakta lapangan yang tidak terungkap dalam kasus ini adalah fakta yang menunjukkan pelanggaran terhadap hak masyarakat Teluk Buyat yang diatur dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa PT Newmont Minahasa Raya telah melanggar hak masyarakat Teluk Buyat dalam kovenan tersebut. Karena hak-hak warga yang diatur dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya adalah menjadi kewajiban negara untuk menjaga dan memenuhinya.

 F.  Kesimpulan

Dari analisa hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa :

1.   PT Newmont Minahasa Raya berdasarkan fakta hukum di lapangan telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

2.   PT Newmont Minahasa Raya berdasarkan fakta hukum di lapangan telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3.   PT Newmont Minahasa Raya tidak melanggar Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

 G.  Saran

1.   Masyarakat Teluk Buyat yang menjadi korban pencemaran lingkungan PT Newmont Minahasa Raya disarankan agar menempuh haknya yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yaitu hak gugatan kepada PT Newmont Minahasa Raya. Untuk merealisasikan hak ini, dibutuhkan kepedulian dari advokat agar bersedia mendampingi masyarakat Teluk Buyat tersebut memperjuangkan hak-haknya.

2. Kepada organisasi lingkungan hidup disarankan terus memperjuangkan upaya gugatan Legal Standing terhadap PT Newmont Minahasa Raya agar dapat memberikan pertanggungjawabannya terhadap pencemaran lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Hamzah, Andi, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta : Sinar Grafika

Nurdu’a, M. Arief  dan Nursyam B. Sudharsono, 1990,  Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Penerbit Satya Wacana, Semarang

Silalahi,  Daud, 1992, Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya secara Regional, Jakarta : CV Muliasari

Subagyo, P.Joko, 2002, Hukum Lingkungan dan Masalah Penanggulangannya, Jakarta : Rineka Cipta

Utama, I Made Arya, 2007, Hukum Lingkungan, Penerbit Pustaka Sutra, Bandung,

Wairocana, I Gusti Ngurah 2006, Strategi Penegakan Hukum Lingkungan, PPLH, Universitas Udayana, Denpasar.

Wijiyo, Suparto, 2003, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Surabaya : Airlangga University Press

 Peraturan Perundang – Undangan:

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

 Kovenan Internasional

KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.

 ———————————————————————————————-

*Sebuah tugas mata kuliah

Pos ini dipublikasikan di Bahan Kuliah dan tag , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s