“Blok Mahakam Diserahkan ke Pertamina, Dimana Posisi Kaltim?”

Oleh @SurahmanJie

Kita patut mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah berani memutuskan saham mayoritas Blok Mahakam (51%) diserahkan kepada PT Pertamina. Ini adalah penantian panjang rakyat Indonesia. Setelah puluhan tahun lamanya dikuasai penuh oleh Total (Perancis) & Inpex (Jepang), akhirnya perusahaan nasional berplat merah kini bisa ikut serta dalam pengelolaan salah satu sumur minyak besar yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini.

Memang sudah sepatutnya harta kekayaan bumi kita ini dikelola sendiri dan dirasakan langsung manfaatnya oleh anak negeri. Lebih-lebih sebagai daerah penghasil, sebagai masyarakat terdekat dari sumur minyak ini, sebagai lingkungan pertama yang terdepan merasakan dampak eksplorasi dan eksploitasi Blok Mahakam, Kaltim seharusnya jadi pihak terdepan pula yang merasakan manfaat besar dari hasil Blok Mahakam.

Namun faktanya, belumlah demikian. Silahkan berkunjung ke tanah Kaltim, Bumi Etam, untuk melihat kesenjangan dari kekayaan di Blok Mahakam. Dampaknya pembangunan Kaltim masih sangat minim.

Nah, saat kontrak baru dikuasai mayoritas oleh Pertamina, sebagian besar publik menunjukkan kebahagiaan dan kebanggaan. Hal ini belum berlaku rakyat Kaltim. Kebahagiaan penuh mereka di daerah masih harus tertahan di dada. Hal ini dikarenakan dalam kerja sama kontrak pengelolaan Blok Mahakam ke depan, Total dan Inpex ternyata masih mendapat porsi penguasaan sebesar 49%. Belum ada kejelasan Kaltim sebagai provinsi daerah penghasil mendapat jatah apa.

Pihak Total-Inpex pernah mengklaim bahwa cadangan minyak di Blok Mahakam sudah sangat menipis. Saya pikir kita perlu waspada agar publik tidak terkelabui dengan informasi menyesatkan seperti ini. Sederhana saja, jika memang cadangan kekayaan minyak di Blok Mahakam sudah sangat sedikit, untuk apa kedua perusahan migas asing tersebut ngotot memperpanjang masa kontrak pengelolaan di Blok Mahakam? Tentu ini menunjukkan di Blok Mahakam masih ada sesuatu yang “besar” di sana yang menanti untuk diambil.

Menjadi pertanyaan besar kita saat ini, dalam hak penguasaan Pertamina sebesar 51% dan Total-Inpex sebesar 49%, dimanakah posisi Kaltim? Apakah masuk dalam bagian 51% jatah Pertamina? Atau tetap seperti sebelumnya, yakni tetap berharap dana bagi hasil minyak dan gas bumi yang turut diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah?

Di dalam UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, diatur hasil pendapatan dari sektor minyak bumi sebesar 84,5% bagi pusat dan 15,5% bagi daerah. Dimana dari 15,5% jatah daerah itu ditetapkan lebih lanjut 0,5% untuk porsi pendidikan. 3% untuk pemerintah provinsi. 6% untuk kabupaten/kota daerah penghasil minyak. 6% sisanya didistribusikan untuk kabupaten/kota lain dalam provinsi yang sama.

Angka bagi hasil ini jatuhnya darimana? Hanya bersandar pada beberapa faktor seperti perhitungan fiskal, luas wilayah, dan jumlah penduduk. Ini adalah sebuah skema pembagian dana bagi hasil yang sangat tidak adil bagi daerah seperti Kaltim. Sebagian pengamat bahkan mengatakan, angka bagi hasil itu tidak diketahui asal asulnya. Angka-angka itu jatuhnya dari “langit antah barantah”. Mungkin yang dimaksud jatuh dari langit negara Super Power yang kuat intervensinya kala UU itu digodok dan ditetapkan. Miris bukan? Skema bagi hasil ini sulit diharapkan bisa menjadi jawaban bagi Kaltim yang merindukan keadilan dan kesejahteraan.

Selama ini Kaltim sudah teramat sering diperlakukan tidak adil dan tidak proporsional oleh pemerintah pusat. Kita menuntut pemerintah pusat untuk bisa memberikan porsi layak dan ideal bagi Kaltim dalam hak pengelolaan Blok Mahakam. Ini bukan sebuah keserakahan. Hal ini berangkat dari kebutuhan di lapangan yang mengharuskan kita bersikap demikian.

Hal ini seharusnya tidaklah menjadi sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan. Mengingat saham mayoritas Blok Mahakam telah diberikan kepada Pertamina, yang notabene 100% sahamnya dikuasai penuh oleh pemerintah.

Kaltim menuntut terobosan kebijakan pemerintah pusat. Kita berharap orang pusat bisa berpikir dan bertindak “out of the box”. Jangan terperangkap pada kebiasaan lama yang terbukti tidak ampuh untuk hadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Kita berharap, dengan bergantinya “bendera” penguasaan mayoritas Blok Mahakam dari Total-Inpex ke Pertamina, maka berubah pula arah angin keadilan yang bisa lebih dirasakan oleh rakyat Kaltim. Kita tidak ingin manfaat dari pergantian bendera ini ternyata sama saja dengan dampak yang diberikan bendera sebelumnya. Atau malah lebih parah. Jika itu terjadi, ini akan sangat tragis!

Olehnya itu, kita juga mendesak pemerintah provinsi, para legislator, bersama seluruh pemangku kebijakan di Kaltim agar bisa proaktif merebut hak partisipasi Kaltim dalam pengelolaan Blok Mahakam. Jangan duduk manis saja berharap pemberian permen manis dari pusat. Tapi harus menggerak dengan segala daya dan upaya yang dimiliki untuk digerakkan melobi pemerintah pusat agar menempatkan hak Kaltim sebagaimana mestinya. Itulah salah satu tujuan para pemangku kebijakan daerah dipilih oleh rakyatnya.

Setidaknya perjuangan para pemangku kebijakan di Kaltim harus membuat hak Participating Interest (PI) sebesar 10% bagi daerah penghasil tidak raib. Hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diperkuat dengan PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas. Bahwa kontraktor wilayah kerja sebuah blok migas wajib menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejak pertama kali disetujuinya rencana pengembangan lapangan wilayah kerja tersebut oleh pemerintah.

Sekali lagi ini bukan keserakahan. Ini adalah ekspresi kerinduan rakyat Kaltim sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI untuk mendapatkan keadilan yang proporsional. Dan rakyat Kaltim masih percaya bahwa pemerintah kita mampu bekerja untuk menghadirkan keadilan tersebut.

Keadilan adalah kunci untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Seperti yang disampaikan seorang pemikir politik Islam klasik, Imam al-Mawardi, bahwa “Umur persatuan suatu bangsa sesungguhnya ditentukan oleh keadilan. Selama keadilan ada dalam kehidupan bangsa, selama itu pula mereka akan tetap bersatu. Begitu keadilan berganti kezaliman, maka tunggulah saat perpecahan.”

Surahman Al Malik

Direktur LSM Mata Publik Kaltim

Pemerhati Kebijakan Publik Kalimantan Timur

Pos ini dipublikasikan di Opini dan tag , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s